Penetapan status bencana nasional untuk NTT tidak diperlukan

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL)

Koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dapat dilakukan tanpa diperlukannya alasan formal yang sifatnya administratif. Tentunya kami memiliki argumentasi untuk percepatan pemulihan dari kondisi yang ada saat ini.

Lensahati.com-Kupang. Bencana Alam di NTT yang terjadi pada 5 April 2021 dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan terjadinya berbagai kerusakan infrastruktur, tidak perlu ditetapkan menjadi bencana nasional.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menanggapi usulan sejumlah kalangan agar pemerintah menetapkan bencana alam di NTT sebagai bencana nasional.

Menurutnya, koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dapat dilakukan tanpa diperlukannya alasan formal yang sifatnya administratif. “Tentunya kami memiliki argumentasi untuk percepatan pemulihan dari kondisi yang ada saat ini,” tegas VBL.

“Saat ini kami memiliki argumentasi yang logis untuk kepentingan daerah kami agar tidak perlu ditetapkan sebagai bencana nasional,” tambahnya.

Politisi partai NasDem itu membeberkan beberapa alasan mengapa bencana yang menimpa beberapa wilayah di NTT tidak perlu ditetapkan sebagai bencana nasional.

Pertama, komunikasi dan koordinasi langsung dengan Pemerintah Pusat dapat kami lakukan, tanpa perlu alasan formal yang sifatnya administratif.

Kenyataanya, kata dia, komunikasi dan koordinasi yang telah dilakukan dalam beberapa waktu ini telah menunjukan perhatian serius Pemerintah Pusat terhadap NTT yang mengalami bencana alam dengan dampak sosial ekonomi yang sangat besar.

“Untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi dari bencana ini, Presiden sendiri telah menggerakkan semua infrastruktur pemerintahan, TNI, Polri, Kementerian dan lembaga terkait,” tegasnya.

Bahkan Presiden, lanjutnya, telah hadir dan melihat dari dekat dampak bencana ini seraya menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan intervensi penuh sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Dikatakannya, tanpa status bencana nasionalpun, perhatian presiden begitu besar terhadap NTT dengan berbagai kebijakan pembangunan, mulai dari tanggap darurat sampai rencana pemulihan dan pembangunan kembali infrastruktur-infrastruktur yang rusak akibat bencana.

Kedua, jika Pemerintah menerapkan bencana alam ini sebagai bencana nasional maka hal itu akan mendorong negara-negara lain mengeluarkan travel warning untuk tidak berkunjung sementara sampai travel warning tersebut dicabut.

“Padahal, kita sedang memulihkan semua sarana prasarana pariwisata mengantisipasi kedatangan wisatawan. Status travel warning, juga dapat berdampak pada asuransi wisatawan yang tidak dapat diklaim apabila terjadi sesuatu terhadap mereka,” ungkap VBL.

Ia menambahlan, perlu diingat bahwa jika negara lain mengeluarkan travel warning untuk tidak datang ke wilayah status bencana nasional, untuk memulihkan status itu dibutuhkan diplomasi antar negara yang tentu memakan waktu dan tidaklah mudah.

“Kita harus percaya diri dan menunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu menangani masalah. Itulah dua alasan utama kita tidak perlu meminta kepada pemerintah menetapkan bencana alam di NTT sebagai bencana nasional,” tutup Gubernur NTT.

(YS)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x