Dinsos Matim dan Kemensos validasi data penerima bansos 2021

Kadinsos Matim,NTT, Wihelmus Deo dan Kordinator PKH Efrem Dianto.

 

Lensahati.com.Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Manggarai Timur (Matim), provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Tim Pusat Data Informasi (Pusdatin) dan Direktorat Penanganan Fakir Miskin (PFM) Wilayah II Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia, bersinergi dalam rangka mempercepat perbaikan data penerima Bantuan Sosial Tunai (PKM – BST) tahun 2021.

Seolain tim dari Kemensos RI, kegiatan itu juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Ir. Boni Hasudungan Siregar dan sejumlah pendamping PKH se-Kabupaten Manggarai Timur, dibuka oleh Kadinsos Wihelmus Deo, di Aula Serbaguna Gloria Hotel, Kecamatan Borong, pada Jumat 19 Maret 2020, pagi.

Sinergitas lembaga internal Kemensos itu dilaksanakan dengan sistem kerja kebut sehari untuk memvalidasi data KPM sesuai dengan data kependudukan. Pasalnya, 514 kabupaten dan kota di Indonesia, termasuk Manggarai Timur, belum memadankan data KPM dengan data kependudukan.

Kadinsos Wihelmus dalam sambutannya
menjelaskan tujuan kedahadiran Pusdatin dan Direktorat PFM Kemensos yaitu untuk membantu pemerintah daerah Manggarai Timur dalam percepatan proses pendataan KPM Bansos, “Baik Bansos BPNT maupun Bansos BST,” jelasnya.

“Proses penginputan data KPM Bansos dari pemerintah sampai batas akhir tangga 21 Maret bukan ini. Kita harus kejar target karena Bansos akan dicairkan Minggu keempat bukan Maret, sesuai arahan Menteri,” terangnya.

“Pemerintah memberi kita kutoa PKH 27, 394. Dari jumlah tersebut ada yang invalid NIK sebanyak 3548 KPM sedangkan yang lainnya karena meninggal, pindah alamat. Pindah kota,” jelas Kadinsos Wihelmus Deo.

Sementara itu, Kordinator PKH Efrem Dianto menjelaskan data KPM Bansos Manggarai Timur yang tercatat invalid dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Pusdatin Kemensos, berjumlah 55.859 ART, “Data itu berasal dari 3 jenis Bansos yang terdiri dari PKH, BPNT dan BST,” jelas Efrem ketika ditemui usai kegiatan tersebut.

Oleh karena itu, para pendamping PKH akan berusaha semaksimal mungkin, melakukan
validasi ulang data tersebut dalam SIKS-NG sampai batas akhir penginputan yaitu pada 21 Maret 2021 mendatang, “Data invalid itu sedang dikerjakan oleh pendamping PKH di aplikasi SIKS-NG sampai batas penginputan yaitu pada tanggal 21 Maret 2021.Progres penginputan data sampai saat ini sudah mencapai 35%,” jelasnya.

Efrem menjelaskan proses validasi data itu akan dipadankan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Dukcapil, “Progres pendataan KPM Bansos PKH tahun 2021 sebanyak 27.103 peserta tersebar di 9 Kecamatan wilayah kabupaten Manggarai Timur,” jelasnya.

Tim Pusdatin Kemensos, pada kegiatan itu berharap agar data KPM BST di Kabupaten Matim, terkonsolidasi sampai dengan baik hingga batas akhir ditetapkan Kemensos RI yaitu tanggal 23 Maret mendatang. Karena itu, tim Kemensos dan Dinsos berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Matim agar validasi data KPM dipadankan dengan data pendudukan, sehingga penyaluran bansos tepat sasaran.

Berdasarkan informasi data yang dilansir ANTARA NEWS, Selasa, 12 Januari 2021, hasil pemadanan DTKS Penetapan Januari 2020 dari Kementerian Sosial (Kemensos) dengan Data Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Ditjen Dukcapil Kemdagri yang dilakukan pada bulan Juni 2020 ditemukan 17,28 persen data tidak padan dengan data NIK Dukcapil dari 97.204.424 data di DTKS.

Dari 82,72% DTKS, masih terdapat 1,06 Juta data ganda dan 234.000 data yang sudah meninggal. Sedangkan DTKS yang sudah padan dengan NIK, masih teridentifikasi 17.783.885 anggota keluarga inti lainnya baik kepala keluarga, suami, istri, dan anak yang justru tidak masuk dalam DTKS.

Tim Pusdatin Kemensos, pada kesempatan itu menegaskan keberhasilan KPM Bansos sangat tergantung kepada tim pendamping. “Sukses atau tidaknya KPM itu tergantung pendamping. Tergantung Validasi data,”

“Sekali lagi kalau memang ada KPM yang belum memengang kartu tanda penduduk agar di-mapping jumlahnya berapa untuk segera dilakukan perekaman di Dukcapil,”

“Harapan kedepannya untuk teman-teman pendamping kalau memang ada warga kita yang sudah meninggal maka mohon untuk dilaporkan ke dinas sosial supaya kami tidak melakukan “top up” data KPM lagi,” ujarnya.

Selain itu, Tim Pusdatin juga meminta agar para pendamping bersikap objektif dalam melakukan pendataan KPM. Hal tersebut Ia disampaikan, menanggapi informasi Kepala Dinsos Matim terkait adanya sejumlah KPM Bansos dari golongan keluarga mampu.

“Kalau memang masyarakat itu sudah dianggap mapan, seperti paparan Bapak Kadis tadi, jadi, teman-teman Pendamping juga harus objektif. Jadi diinformasikan itu ke pusat agar dicarikan penggantinya,” tutupnya. (TIM)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x